Februari 2020

PERSYARATAN PELAYANAN Dalam tata cara penerbitan SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB ini, Sub Bidang Penetapan Non PBB menghitung jumlah pajak yang terutang dan menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan / Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan Bukti Permulaan. PROSEDUR Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (dari pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, dan/ atau pemeriksaan bukti permulaan), Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB menghitung […]

PERSYARATAN PELAYANAN Dalam tata cara penerbitan SKPD untuk Wajib Pajak dengan prinsip official assessment ini, Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi data pelaporan  Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan menghitung jumlah pajak yang terutang. PROSEDUR Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB melakukan verifikasi lapangan terhadap pelaporan SPOPD pajak reklame

PERSYARATAN PELAYANAN Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Kepala Bapenda. Diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : Fotokopi Kartu NPWPD atau fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. Penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; dan SSPD bukti

PERSYARATAN PELAYANAN SSPD BPHTB wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda. Dalam hal SSPD BPHTB ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SSPD BPHTB harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penandatanganan SSPD BPHTB dilakukan dengan cara : Tanda tangan biasa ;

PERSYARATAN PELAYANAN SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda. Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara : Tanda tangan biasa ; atau Tanda tangan stempel

PERSYARATAN PELAYANAN Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/ perforasi. Permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register.