SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MADIUN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DAERAH

Kota Madiun – Dalam rangka Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah Bapenda dan Kejaksaan Negeri Kota Madiun melaksanakan kegiatan dalam membentuk sinergitas antar instansi dan masyarakat di Kota Madiun. dengan turut mengundang masyarakat dan paparan mengenai Pajak Daerah oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (Bapenda) Sudandi menjelaskan, Sosialisasi ini merupakan Selengkapnya tentangSINERGITAS PEMERINTAH KOTA MADIUN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DAERAH[…]

Forum koordinasi kehumasan & jumpa pers. Membangun kota madiun yang bebas KKN dengan mengikutsertakan Masyarakat Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah melalui sosialisasi pajak daerah sebagai bentuk program kerja pancakarya

Dalam pembangunan Kota Madiun salah satu dana yang digunakan dari pajak daerah, oleh karena itu pemerintah kota madiun gencar dalam sosialisasi pajak daerah karena pajak daerah akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk hal pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah mengikutsertakan masyarakat kota madiun dalam hal pembangunan kota Madiun sehingga dapat Selengkapnya tentangForum koordinasi kehumasan & jumpa pers. Membangun kota madiun yang bebas KKN dengan mengikutsertakan Masyarakat Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah melalui sosialisasi pajak daerah sebagai bentuk program kerja pancakarya[…]

RAPAT KOORDINASI FOCUS GROUP DISCUSSION BAPENDA Se-BAKORWIL MADIUN

Dalam Hal Inovasi dan Akselerasi Demi Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Madiun Mengadakan rapat koordinasi Bapenda Se-Bakorwil Madiun untuk melakukan Sharing dan diskusi tentang bagaimana Optimalisasi Pendapatan Daerah tiap masing-masing kota dan kabupaten yang mengikuti kegiatan tersebut. dengan terlaksananya kegiatan ini sehingga tercapai pendapatan daerah yang optimal dengan kegiatan sharing dan pemaparan dari tiap daerah Selengkapnya tentangRAPAT KOORDINASI FOCUS GROUP DISCUSSION BAPENDA Se-BAKORWIL MADIUN[…]

EVALUASI PBB 2019

Madiun, Selasa, 08 Oktober 2019 Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melaksanakan Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Sektor di Kelurahan dikota Madiun. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang pertemua Kecamatan Kartoharjo. Rapat ini di Pimpin Langsung oleh Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu, Bapak Yudi Supriyanto. Dalam sambutannya Sekertaris Bapenda Kota Madiun menegaskan Selengkapnya tentangEVALUASI PBB 2019[…]

STUDI BANDING KE DPPAKD KABUPATEN NGAWI

Tuntutan akan transparasi dalam optimalisasi pendapatan daerah semakin di galakkan oleh komisi pemberatasan korupsi (KPK). Dalam mendukung rencana aksi (Renaksi) dan MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK , bapenda Kota Madiun berkunjung ke DPPKAD Kab Ngawi untuk belajar serta diskusi bersama.Disambut dengan sangat ramah oleh DPPKAD Kab Ngawi, Kami mendapat banyak ilmu untuk mendukung penerapan Selengkapnya tentangSTUDI BANDING KE DPPAKD KABUPATEN NGAWI[…]

Pajak Restoran

Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk jasa boga/katering.Pajak Restoran: Dasar pengenaan pajak restoran (Laporan Omset Bulanan )x Tarif pajak (10%).

Pajak Reklame Insidentil

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame yang berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ dinikmati oleh umum. Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud meliputi : Spanduk; Umbul- Selengkapnya tentangPajak Reklame Insidentil[…]

Standar Pelayanan PENDAFTARAN OBJEK PBB PERKOTAAN BARU

PERSYARATAN PELAYANAN Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan   jelas, benar dan lengkap. Surat permohonan, SPOP, dan LSPOP disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: fotokopi identitas Wajib Selengkapnya tentangStandar Pelayanan PENDAFTARAN OBJEK PBB PERKOTAAN BARU[…]

Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2019

Madiun – Pentingnya pembayaran pajak STTP-PBB bagi setiap warga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap daerah memiliki badan penyelenggara yang menangani masalah SPPT-PBB yaitu Badan Pendapatan Daerah. Pada hari Rabu (25/9) Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melaksanakan sosialisasi pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dengan jumlah undangan 50 peserta. Dalam acara sosialisasi ini kehadiran peserta Selengkapnya tentangKegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2019[…]

Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Petugas Pungut Kelurahan.

Acara ini diselenggarakan di tiga tempat yaitu kelurahan Nambangan Lor, kelurahan Tawangrejo, dan kelurahan Pandean. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 September 2019, dengan peserta seluruh petugas pungut masing-masing kelurahan.Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para petugas pungut tentang PBB Perkotaan, selain itu dengan adanya kegiatan ini petugas pungut lebih memahami akan Selengkapnya tentangKegiatan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Petugas Pungut Kelurahan.[…]