Standar Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Pengajuan secara kolektif: (Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembatalan. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Pengajuan secara kolektif: (Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.) Diajukan melalui Lurah setempat. Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Pengajuan secara kolektif: Diajukan melalui Lurah setempat. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. SISTEM, Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT asli yang diajukan pencabutan. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Surat keterangan dari Lurah tempat objek pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak memperoleh Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembetulan. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah). Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD/STPD tidak benar. Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Validasi dan Pembayaran BPHTB

PERSYARATAN PELAYANAN Pemindahan Hak karena Jual Beli Fotokopi KTP Pembeli dan Penjual Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan Foto Lokasi Objek Pajak Pemindahan Hak karena Waris (atas dasar Surat Keterangan Waris) Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah Fotokopi SPPT PBB Perkotaan Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Validasi dan Pembayaran BPHTB[…]

Standar Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). Dicantumkan nomor Rekening Bank atas nama Wajib Pajak. Asli Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan yang sah. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD yang terkait dengan kelebihan pembayaran PBB Perkotaan. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR Wajib Pajak mengajukan permohonan Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Penundaan Pengembalian SPOP PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pengembalian SPOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Penundaan Pengembalian SPOP PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). Fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Disertai dengan perhitungan: jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Mutasi Objek dan Subjek PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah) (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya). Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (termasuk sisa bidang Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Mutasi Objek dan Subjek PBB Perkotaan[…]