Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dipusatkan pada Tempat Pelayanan Pajak Daerah yang terdapat di Kantor Bapenda, Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Madiun. Jenis Pelayanan yang tersedia: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN Pendaftaran Objek PBB Perkotaan Baru Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan Mutasi Objek dan Subjek PBB Perkotaan Penundaan Selengkapnya tentangStandar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun[…]

EVALUASI PBB 2019

Madiun, Selasa, 08 Oktober 2019 Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melaksanakan Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Sektor di Kelurahan dikota Madiun. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang pertemua Kecamatan Kartoharjo. Rapat ini di Pimpin Langsung oleh Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu, Bapak Yudi Supriyanto. Dalam sambutannya Sekertaris Bapenda Kota Madiun menegaskan Selengkapnya tentangEVALUASI PBB 2019[…]

STUDI BANDING KE DPPAKD KABUPATEN NGAWI

Tuntutan akan transparasi dalam optimalisasi pendapatan daerah semakin di galakkan oleh komisi pemberatasan korupsi (KPK). Dalam mendukung rencana aksi (Renaksi) dan MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK , bapenda Kota Madiun berkunjung ke DPPKAD Kab Ngawi untuk belajar serta diskusi bersama.Disambut dengan sangat ramah oleh DPPKAD Kab Ngawi, Kami mendapat banyak ilmu untuk mendukung penerapan Selengkapnya tentangSTUDI BANDING KE DPPAKD KABUPATEN NGAWI[…]

Pajak Restoran

Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk jasa boga/katering.Pajak Restoran: Dasar pengenaan pajak restoran (Laporan Omset Bulanan )x Tarif pajak (10%).

Pajak Reklame Insidentil

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame yang berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ dinikmati oleh umum. Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud meliputi : Spanduk; Umbul- Selengkapnya tentangPajak Reklame Insidentil[…]

Standar Pelayanan PENDAFTARAN OBJEK PBB PERKOTAAN BARU

PERSYARATAN PELAYANAN Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan   jelas, benar dan lengkap. Surat permohonan, SPOP, dan LSPOP disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: fotokopi identitas Wajib Selengkapnya tentangStandar Pelayanan PENDAFTARAN OBJEK PBB PERKOTAAN BARU[…]

Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2019

Madiun – Pentingnya pembayaran pajak STTP-PBB bagi setiap warga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap daerah memiliki badan penyelenggara yang menangani masalah SPPT-PBB yaitu Badan Pendapatan Daerah. Pada hari Rabu (25/9) Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melaksanakan sosialisasi pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dengan jumlah undangan 50 peserta. Dalam acara sosialisasi ini kehadiran peserta Selengkapnya tentangKegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2019[…]

Standar Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Pengajuan secara kolektif: (Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembatalan. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Pengajuan secara kolektif: (Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.) Diajukan melalui Lurah setempat. Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Pengajuan secara perorangan: Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. Pengajuan secara kolektif: Diajukan melalui Lurah setempat. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. SISTEM, Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan[…]

Standar Pelayanan Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). SPPT asli yang diajukan pencabutan. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Surat keterangan dari Lurah tempat objek pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak memperoleh Selengkapnya tentangStandar Pelayanan Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan[…]