Penyampaian SPTPD

PERSYARATAN PELAYANAN SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda. Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara : Tanda tangan biasa ; atau Tanda tangan stempel Selengkapnya tentangPenyampaian SPTPD[…]

Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)

PERSYARATAN PELAYANAN Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/ perforasi. Permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register. Selengkapnya tentangPengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)[…]

Pengajuan Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)

PERSYARATAN PELAYANAN Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Kepala Bapenda. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD Daftar bon penjualan (bill) atau tiket / karcis yang akan dilegalisasi / perforasi. Membawa bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/ perforasi. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR Wajib Pajak mengajukan legalisasi/ Selengkapnya tentangPengajuan Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)[…]

Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Pencatatan

PERSYARATAN PELAYANAN Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD. Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR Selengkapnya tentangPengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Pencatatan[…]

Penghapusan NPWPD Atas Permohonan Wajib Pajak

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan penghapusan. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : Surat keterangan kematian atau Selengkapnya tentangPenghapusan NPWPD Atas Permohonan Wajib Pajak[…]

Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penerbitan NPWPD

PERSYARATAN PELAYANAN Surat Permohonan untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda. Mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : Fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi Identitas Kuasa Wajib pajak dalam hal dikuasakan. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang Selengkapnya tentangPendaftaran Wajib Pajak Dan Penerbitan NPWPD[…]

PEMASANGAN TAPPING-BOX KEPADA 5 WAJIB PAJAK RESTORAN UNTUK PENINGKATAN PAJAK DAERAH.

MADIUN- Badan Pendapatan Daearah Kota Madiun mulai melakukan pemasangan tapping box pada hari selasa (17/12) di sejumlah objek pajak . Pemasangan alat Tapping Box tersebut merekam data transaksi penjualan yang kena pajak 10%. itu dilakukan untuk Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Pada hari ini, pemasangan dilakukan di salah satu objek pajak, yakni di salah satu Selengkapnya tentangPEMASANGAN TAPPING-BOX KEPADA 5 WAJIB PAJAK RESTORAN UNTUK PENINGKATAN PAJAK DAERAH.[…]

GEBYAR UNDIAN PBB 2019 SIAPKAN 6 undian Sepeda Motor dan 93 alat elektronik.

Madiun- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Merupakan Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan daerah untuk kesejahteraan Masyarakat. Sebagai Wujud Apresiasi dari Bapenda kota madiun kepada Wajib Pajak (WP) yang telah membayar pajak tepat waktu, pemerintah kota madiun mengadakan undian berhadiah dengan tema Gebyar Undian PBB, sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada Selengkapnya tentangGEBYAR UNDIAN PBB 2019 SIAPKAN 6 undian Sepeda Motor dan 93 alat elektronik.[…]

SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MADIUN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DAERAH

Kota Madiun – Dalam rangka Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah Bapenda dan Kejaksaan Negeri Kota Madiun melaksanakan kegiatan dalam membentuk sinergitas antar instansi dan masyarakat di Kota Madiun. dengan turut mengundang masyarakat dan paparan mengenai Pajak Daerah oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (Bapenda) Sudandi menjelaskan, Sosialisasi ini merupakan Selengkapnya tentangSINERGITAS PEMERINTAH KOTA MADIUN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DAERAH[…]

Forum koordinasi kehumasan & jumpa pers. Membangun kota madiun yang bebas KKN dengan mengikutsertakan Masyarakat Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah melalui sosialisasi pajak daerah sebagai bentuk program kerja pancakarya

Dalam pembangunan Kota Madiun salah satu dana yang digunakan dari pajak daerah, oleh karena itu pemerintah kota madiun gencar dalam sosialisasi pajak daerah karena pajak daerah akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk hal pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah mengikutsertakan masyarakat kota madiun dalam hal pembangunan kota Madiun sehingga dapat Selengkapnya tentangForum koordinasi kehumasan & jumpa pers. Membangun kota madiun yang bebas KKN dengan mengikutsertakan Masyarakat Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah melalui sosialisasi pajak daerah sebagai bentuk program kerja pancakarya[…]