Tentang

BAPENDA – Kejar Piutang PBB, Pemkot Hapus Denda Administrasi

BAPENDA – Sesuai data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, piutang pajak yang belum dibayarkan wajib pajak kepada Pemkot Madiun sampai saat ini mencapai Rp 10,4 miliar. Sementara itu, pada mei 2023 ini, total pajak yang telah dibayarkan mencapai Rp 660 juta. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun melalui badan pendapatan daerah (bapenda) menggulirkan program

BAPENDA – Kejar Piutang PBB, Pemkot Hapus Denda Administrasi Read More »

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 Read More »

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN Read More »