Pemkot Madiun Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelayanan “PALING BIJAK” Lapak Kampir Kanigoro dalam Rangka 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun 2025–2030

Tarisa 24 Februari 2025

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menggelar rapat koordinasi persiapan Pelayanan “PALING BIJAK” (Pelayanan Keliling Bagi Wajib Pajak) di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro, pada Senin (24/2). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2025-2030.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, diikuti  Struktural Bapenda  pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini   menunjukkan ada komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam peningkatan layanan publik, khususnya pada bidang perpajakan daerah.

Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis untuk mendukung inovasi layanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil rapat menyepakati dua poin penting. Pertama, mendorong percepatan pembayaran PBB-P2 agar lebih tepat waktu dan efisien dengan memanfaatkan layanan pembayaran digital melalui QRIS. Kedua, pemberian apresiasi berupa souvenir cantik kepada wajib pajak patuh yang membayar pajak baik PBB maupun Pajak Daerah lainnya  melalui kanal QRIS sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga selaras dengan target capaian program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang diharapkan dapat memperluas penerapan pembayaran non-tunai di Kota Madiun.

Sekretaris Daerah Kota Madiun dalam arahannya menyampaikan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada kelancaran pelayanan teknis, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. “Melalui inovasi layanan pajak keliling, kita ingin masyarakat merasakan manfaat pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan transparan. Dengan begitu, kepatuhan dapat meningkat dan keuangan daerah dikelola dengan lebih akuntabel,” jelasnya.

Dokumentasi terkait postingan ini
Daftar Video
Daftar Video