MADIUN – Menindaklanjuti instruksi strategis Wali Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat koordinasi teknis bertajuk “Implementasi ETPD Pasca High Level Meeting TP2DD Kota Madiun” pada Selasa (11/11/2025) di Ruang Rapat Bapenda.
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah (OPD) terkait dan tim teknis TP2DD ini difokuskan untuk menyusun langkah konkret atas arahan Wali Kota dalam memperkuat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kepala Bapenda Kota Madiun dalam sambutannya menekankan bahwa pertemuan ini merupakan mandat untuk memastikan seluruh OPD bergerak selaras dengan visi Kepala Daerah. “Bapenda siap memberikan pendampingan penuh bagi setiap perangkat daerah. Kami ingin memastikan kendala teknis di lapangan segera teratasi agar target digitalisasi yang dicanangkan Bapak Wali Kota dapat tercapai,” tegasnya.
Menjabarkan Lima Arahan Utama Wali Kota
Dalam rapat koordinasi tersebut, tim teknis TP2DD membedah lima poin instruksi Wali Kota Madiun yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh OPD:
- Komitmen Championship 2026: Menjadikan peningkatan posisi Kota Madiun dalam Championship TP2DD 2026 sebagai indikator utama keberhasilan percepatan digitalisasi daerah.
- Koordinasi PIC OPD: Menekankan agar seluruh PIC TP2DD di tiap OPD tidak hanya menggugurkan kewajiban pelaporan, tetapi benar-benar memahami dan mengawal indikator capaian secara terpadu.
- Implementasi Roadmap ETPD: Menetapkan Roadmap ETPD sebagai panduan dan indikator kinerja dalam percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah, dengan keterlibatan aktif Bappeda, BPKAD, Bank Jatim, dan Bapenda sebagai anggota TP2DD yang bertanggung jawab bersama.
- Kelengkapan Dokumen Strategis: Mempercepat pemenuhan dokumen Perda PDRD, Opsen PKB, dan alokasi ETPD paling lambat sebelum sesi finalisasi Championship pada 21 April 2026.
- Percepatan Retribusi Daerah: Melakukan intensifikasi penagihan dan digitalisasi layanan retribusi secara masif, mengingat capaian saat ini yang baru menyentuh angka 25%.
Rapat teknis ini juga membahas integrasi sistem antar-perangkat daerah dan optimalisasi kanal pembayaran digital guna memudahkan masyarakat. Melalui forum ini, Pemerintah Kota Madiun melalui jajaran OPD mempertegas komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berbasis digital demi mendukung visi Smart City.
