Penghapusan NPWPD Atas Permohonan Wajib Pajak

Share link by

PERSYARATAN PELAYANAN

  1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak.
  2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
  3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.
  4. Dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan penghapusan.
  5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak.
  6. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut :
    1. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia.
    2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
    3. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama, atau
    4. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

  1. Wajib Pajak/ ahli waris / penanggung pajak mengajukan penghapusan NPWPD ke Bapenda melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan disertai Kartu NPWPD/SKT dan dokumen pendukung lainnya.
  2. Petugas TPPD meneliti kelengkapan berkas permohonan.
  3. Dalam hal ada kekurangan pengajuan permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.
  4. Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Tim pemeriksa pajak daerah melakukan pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan dengan mendatangi lokasi Wajib Pajak untuk mengonfirmasi status Wajib Pajak, meneliti utang pajak, dan proses hukum/ administrasi yang mungkin ada, jalannya pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Penghapusan NPWPD.
  5. Tim Pemeriksa Pajak Daerah menyelesaikan Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD.
  6. Berdasar LHP , Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dengan mempertimbangkan hasil Pemeriksaan, status utang pajak, dan status proses hukum/administrasi yang ada.
  7. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Petugas TPPD.

WAKTU PELAYANAN :

  • 3 (tiga) bulan.

BIAYA/TARIF

  • Tidak dipungut biaya .

PRODUK

  • Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ).
  • Kartu NPWPD.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id