Tertib Bayar Pajak, Bapenda Siapkan Souvenir Payung Cantik

Kegiatan Pekan Panutan PBB di Gedung Diklat (2/5/2018)

MADIUN – Bapenda menyediakan souvenir payung cantik sebanyak 5.500 (Lima Ribu Lima Ratus) buah bagi wajib pajak yang tertib membayar PBB-Perkotaan sebelum jatuh tempo dan atau masih ada persediaan. Pemberian souvenir payung cantik tersebut diperuntukkan bagi wajib pajak dengan ketetapan PBB-Perkotaan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke atas. Continue reading Tertib Bayar Pajak, Bapenda Siapkan Souvenir Payung Cantik

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

No. Jabatan  
1. Kepala Dinas Tugas :
Memimpin, mengoordinasikan dan mengawasipelaksanaanotonomiDaerah di bidangpenghimpunanPajakDaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Fungsi :
a.     Penyusunanrumusankebijakanteknispenghimpunanpajakdaerahsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan yang telahditetapkanWalikota ;

b.    Pelaksanaan pendataandan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan;

c.     Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataandan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan ;

d.    Pelaksanaan pengembangan potensi pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan non Pajak Bumi dan Bangunan ;

e.     Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajakPajak Bumi dan Bangunan dan non Pajak Bumi dan Bangunan ;

f.      Penyusunan laporan penerimaan Pajak Daerah ;

g.    Pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah ;

h.    Pelaksanaan administrasi Badan ; dan

i.      Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Walikota.

 

2. Sekretariat Tugas :
Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.
Fungsi :
a.   Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;

b.   Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;

c.    Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;

d. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;

 

 

 

 

 

 

No. Jabatan  
  a.    Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ;

b.    Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ;

c.    Pelaksanaan koordinasi pelayanan wajib pajak di Tempat Pelayanan Pajak Daerah ;

d.    Pelaksanaan perforasi benda berharga ;

e.    Penyusunan, koordinasi, dan monitoring pelaksanaan standar pelayanan kepada masyarakat ;

f.     Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah ;

g.    Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan Tugas :
a.    Menyusun perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;

b.    Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;

c.    Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;

d.    Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;

e.    Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

f.     Melakukan koordinasi pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah ;

g.    Melakukan penyuluhan Pajak Daerah ;

h.    Melaksanakan perforasi benda berharga ;

i.     Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;

j.     Melaksanakan administrasi dan pembayarangajipegawai ;

k.    Melakukan koordinasi dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran di lingkungan Badan ; dan

l.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

 

 

 

 

 

4. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Tugas :
a.      Melakukan penyusunan perencanaanprogram kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;

b.     Melakukanpenyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ;

c.      Melakukan koordinasi dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran, di lingkungan Badan ;

d.     Melakukan koordinasi dan monitoring pelayanan kepada wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah ;

e.      Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi  kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan  dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan

f.       Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

 

5. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Tugas :
a.     Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan ;

b.     Pelaksanaan pendataan danpendaftaran serta penelitian lapangan atas objek dan subjek pajak daerah ;

c.      Pelaksanaan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;

d.     Pelaksanaan penetapan wajib Pajak Daerah ;

e.     Pelaksanaan penghitungan penetapan Pajak Daerah ;

f.      Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Daerah ;

g.    Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perpajakan Daerah berbasis komputer ;

h.    Penyiapan bahan dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Daerah ;

i.     Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi Pajak Daerah ;

j.     Pelaksanaan penghitungan target Penerimaan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah ;

k.    Pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan pendataan, pendaftarandan penetapan Pajak Daerah ;

l.     Pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah ; dan

m.    Melaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

 

 

 

6. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Tugas :
a.    Melaksanakan penyusunan perencanaan program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

b.    Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan dan  pendaftaran ;

c.    Melaksanakan pendataan dan pendaftaran dengan cara menghimpun, mengelola, dan mencatat data serta mendaftar objek Pajak Daerah baru ;

d.    Melaksanakan penelitian lapangan objek dan subjek Pajak Daerah serta membuat laporan atas hasil penelitian lapangan ;

e.    Melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;

f.     Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak ;

g.    Melaksanakan administrasi dan pemrosesan mutasi objek dan/atau subjek pajak ;

h.    Melaksanakan pemutakhiran basis data Pajak Daerah terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan atau subjek pajak ;

i.     Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pemeliharan aplikasi Pajak Daerah ;

j.     Melakukan monitoring, pemutakhiran data dan back up data aplikasi perpajakan daerah ;

k.    Melaksanakan perlindungan terhadap keamanan data aplikasi perpajakan daerah ;

l.     Menyiapkan data, peta, dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak ;

m.  Menyiapkan data dan dokumen pendukung dalam rangka perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap Pajak Daerah ;

n.    Melaksanakan pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi Pajak Daerah ;

o.    Melaksanakan penilaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan ;

p.    Melaksanakanpembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan ;

q.    Melaksanakan penghitungan target Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah ;

r.     Melaksanakan pengarsipan dokumen, dan peta yang berhubungan dengan pendataan Pajak Daerah ;

s.    Melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak daerah di tempat pelayanan Pajak Daerah ;

t.     Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran ; dan

u.    Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.

 

 

7. Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tugas :
a.    Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan ;

b.    Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapanPajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

c.    Melaksanakan penyiapan bahan penetapan massal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam aplikasi perpajakan daerah;

d.    Melaksanakan penghitungan penetapanPajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

e.    Melaksanakan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

f.     Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada wajib pajak;

g.    Melaksanakan penerbitan dan pendistribusianDaftarHimpunanKetetapanPajak dan PembayaranPajak Bumi dan BangunanPerkotaan ;

h.    Melaksanakanadministrasi dan pemrosesanpermohonanpenerbitansalinanSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

i.     MelaksanakanpenerbitansalinanSurat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaipenggantiSurat Pemberitahuan Pajak Terutang yang rusak, hilang, ataubelumditerima ;

j.     Melaksanakanadministrasi dan pemrosesanpermohonanpenerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak ;

k.    Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak ;

l.     Melaksanakanpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

m.  Melaksanakan pembuatan register Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah diterbitkan ;

n.    Melaksanakan pengarsipan dokumen, dan peta yang berhubungan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

 

 

 

o.   Melaksanakan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

p.    Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan ;

q.    Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan ;

r.     Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftarandan Penetapan.

 

8. Sub Bidang Penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan Tugas :
a.    Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

b.    Melakukan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

c.    Melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan ;

d.    Menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada wajib pajak ;

e.    Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

f.     Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan pajak daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

g.    Menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan pajak daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak ;

h.    Melaksanakan pembuatan register Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan pajak daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diterbitkan ;

i.     Melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penetapan pajak daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

 

 

 

 

j.     Melaksanakan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

k.    Menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan;

l.     Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

m.  Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.

 

9. BidangPenagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan Tugas :
a.   Penyusunankebijakanteknis, perencanaanprogram, dan evaluasipelaksanaan tugas-tugas pada BidangPenagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan  ;

b.  Pelaksanaanpenagihanpajakdaerah ;

c.   Pelaksanaankoordinasi dan kerja sama denganpihakterkaitdalampelaksanaanpenagihan, pelayanan dan Pemeriksaan pajakdaerah ;

d.   Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah ;

e.   Pemrosesan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Tagihan Pajak Daerah ;

f.   Pemrosesan permohonan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;

g.  PenyiapanbahanpenerbitanSurat Tagihan Pajak Daerah ;

h.  Pemrosesan permohonan kompensasi dan restitusi PajakDaerah ;

i.    Pemrosesan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Daerah ;

j.   Pelaksanaan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan penetapan dan keberatanPajak Daerah;

k.   Pelaksanaan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah;

l.    Penyelesaian tunggakan Pajak Daerah ;

 

m. Pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penagihan, pelayanandan pemeriksaan Pajak Daerah ;

n.   Pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib Pajak Daerah ;

o.   Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

10. Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tugas :
a.    Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;

b.    Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

c.    Melaksanakan penagihan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

d.    Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

e.    Menyiapkan bahan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

f.     Melaksanakan tidak lanjut dari Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan atau Pembatalan, Pembetulan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

g.    Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan kompensasi dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

h.    Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

i.     Melaksanakan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

j.     Melaksanakan analisis laporan realisasi anggaran penerimaan terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

k.    Melaksanakan inventarisasi daftar tunggakan  objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

l.     Melaksanakan administrasi dan pemrosesan penghapusan piutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

m.  Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran;

n.    Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Paksa;

o.    Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan ;

p.   Melaksanakan penyitaan;

q.   Melaksanakan koordinasi penjualan barang sitaan secara lelang ;

 

 

r.   Melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penagihan PBB Perkotaan ;

s.   Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ; dan

t.   Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan.

 

11. Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan Tugas :
a.   Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;

b.   Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;

c.   Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan kompensasi dan restitusi Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;

d.   Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran PajakNon Pajak Bumi dan Bangunan;

e.   Melaksanakan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

f.    Melaksanakan analisis laporan realisasi anggaran penerimaan terhadap target penerimaan Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

g.   Melaksanakan inventarisasi daftar tunggakan per objek dan subjek Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

h.   Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Non Pajak Bumi dan Bangunan;

i.    Melaksanakanpengendalianterhadappenyimpanan, pendistribusian, dan pelaporanbendaberharga ;

j.    Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran;

k.   Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Paksa ;

l.    Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;

m. Melaksanakan Penyitaan ;

n.   Melaksanakan koordinasi penjualan barang sitaan secara lelang ;

o.   Melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

p.   Melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

q.   Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan; dan

 

 

 

r.   Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan.

 

12. Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan Tugas :
a.    Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan;

b.    Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan dan pemeriksaan pajakdaerah ;

c.    Mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pelayanan dan pemeriksaan pajakdaerah ;

d.    Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub BidangPelayanan dan Pemeriksaan ;

e.    Menyiapkan bahan pertimbangan  persetujuan dan/atau penolakan permohonan pelayanan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;

f.     Melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut permohonan pelayanan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;

g.    Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak daerah ;

h.    Melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah ;

i.     Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah ;

j.     Mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pelayanan dan pemeriksaan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau sanksi administrasi pajak daerah ;

k.    Melaksanakan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ;

l.     Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bidang pelayanan dan pemeriksaan ; dan

m.  Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan.

 

Standar Pelayanan Mutasi Objek dan Subjek PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah) (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya).
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya).
  6. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.
  7. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak melakukan pengajuan mutasi objek dan/atau subjek pajak ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
  4. Dari hasil penelitian, dilakukan perekaman data dan pencetakan SPPT.
  5. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

SPPT PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Penundaan Pengembalian SPOP PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pengembalian SPOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dibuat Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP.
  4. Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan NJOP

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Untuk objek pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum dilampiri dengan:
    1. fotokopi SPPT tahun sebelumnya.
    2. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  3. Untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilampiri dengan:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
    2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan diterbitkan Surat Keterangan NJOP.
  4. Surat Keterangan NJOP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja
Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keterangan NJOP

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Dicantumkan nomor Rekening Bank atas nama Wajib Pajak.
  3. Asli Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan yang sah.
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD yang terkait dengan kelebihan pembayaran PBB Perkotaan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, akan dilakukan Pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian/pemeriksaan, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PBB Perkotaan berdasarkan Nota Penghitungan, diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), dalam hal tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, diterbitkan Surat Pemberitahuan (SPb). dan dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PBB Perkotaan diterbitkan SKPDKB.
  5. Dalam hal masih terdapat sisa pembayaran PBB Perkotaan yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai kepada Wajib Pajak, dilakukan pengajuan penerbitkan SP2D yang selanjutkan diproses untuk dilakukan transfer uang senilai sisa pembayaran PBB Perkotaan yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai ke rekening Wajib Pajak.
  6. SKKPP/SPb/SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitahuan (SPb), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Validasi dan Pembayaran BPHTB

PERSYARATAN PELAYANAN
Pemindahan Hak karena Jual Beli
  1. Fotokopi KTP Pembeli dan Penjual
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
Pemindahan Hak karena Waris (atas dasar Surat Keterangan Waris)
  1. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Surat Keterangan Waris
  5. Fotokopi Surat Kematian
Pemindahan Hak karena Waris (atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama (APHB))
  1. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Surat Keterangan Pembagian Hak Bersama / Akta APHB
  5. Fotokopi Surat Kematian
Pemindahan Hak karena Hibah
  1. Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Hibah
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Akta Hibah / Surat Keterangan Hibah Disetujui Notaris (PPAT)
Pemindahan Hak karena Lelang
  1. Fotokopi KTP
  2. Fotokopi Kuitansi Lelang
  3. Fotokopi Risalah Lelang
  4. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  5. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
Pemberian Hak Baru
  1. Fotokopi KTP Pembeli dan Penjual
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Fotokopi SK BPN
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak melakukan pengajuan validasi dan pembayaran BPHTB melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dilakukan penelitian lapangan.
  4. Setelah proses validasi selesai dilakukan dan tidak terdapat perhitungan pajak yang kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB melalui loket bank.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

SSB/SSPD BPHTB

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SKPD/STPD yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengurangan PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran/Pensiun, fotokopi slip pensiun/surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)
Pengajuan secara kolektif:

(PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah))

  1. Diajukan melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat.
  2. Fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran/Pensiun, fotokopi slip pensiun/surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.