Standar Pelayanan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SKPD/STPD yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengurangan PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran/Pensiun, fotokopi slip pensiun/surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)
Pengajuan secara kolektif:

(PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah))

  1. Diajukan melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat.
  2. Fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran/Pensiun, fotokopi slip pensiun/surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan yang Tidak Benar

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembatalan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.)

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. SPPT yang diajukan pembatalan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD/STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/ STPD.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan yang Tidak Benar

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembetulan.
  3. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah).
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  6. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD/STPD tidak benar.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00).

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. SPPT yang diajukan pembetulan.
  3. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah).
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  6. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tidak benar.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/ STPD dan SPPT/SKPD/STPD setelah dilakukan pembetulan.
  5. Surat Keputusan dan SPPT/SKPD/STPD disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD dan SPPT/ SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Keberatan PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Dikemukakan jumlah PBB Perkotaan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya.
  3. SPPT/SKPD yang diajukan Keberatan
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  6. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.
  7. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.
  8. Fotokopi bukti pendukung lainnya.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.)

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. Dikemukakan jumlah PBB Perkotaan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya.
  3. SPPT yang diajukan Keberatan
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  6. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.
  7. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.
  8. Fotokopi bukti pendukung lainnya
Catatan:

Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan pengajuan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal pengajuan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Jika diperlukan, dapat dilakukan penelitian lapangan atau meminta data tambahan untuk memproses pengajuan Keberatan dengan meminjam dokumen atau mengundang Wajib Pajak untuk memberikan keterangan.
  5. Tim Penyelesaian Keberatan mengadakan pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB Perkotaan yang dihadiri oleh Wajib Pajak.
  6. Tim Penyelesaian Keberatan membuat Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB Perkotaan dengan memberikan kesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak pengajuan keberatan Wajib Pajak.
  7. Dari Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB Perkotaan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan PBB Perkotaan.
  8. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal surat pengajuan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Keberatan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Disertai dengan perhitungan:
    1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau
    2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
Catatan:

Diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran PBB Perkotaan atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB Perkotaan atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00)

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo SPPT/SKPD ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan diterbitkan Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo.
  4. Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Penetapan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Pengajuan secara kolektif:
  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak melakukan pengajuan penerbitan salinan SPPT ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dilakukan pencetakan Salinan SPPT.
  4. Salinan SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Salinan SPPT PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT asli yang diajukan pencabutan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Surat keterangan dari Lurah tempat objek pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak memperoleh manfaat atas objek pajak yang ditetapkan.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya.
Catatan:

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan SK Penetapan WP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
  4. Dari hasil penelitian, diputuskan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Wajib Pajak dan diterbitkan Surat Keputusan.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 bulan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atau Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dipusatkan pada Tempat Pelayanan Pajak Daerah yang terdapat di Kantor Bapenda, Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Madiun.

Jenis Pelayanan yang tersedia:

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
  1. Pendaftaran Objek PBB Perkotaan Baru
  2. Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB Perkotaan
  3. Mutasi Objek dan Subjek PBB Perkotaan
  4. Penundaan Pengembalian SPOP PBB Perkotaan
  5. Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan
  6. Penerbitan Surat Keterangan NJOP
  7. Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan
  8. Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan
  9. Keberatan PBB Perkotaan
  10. Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan yang Tidak Benar
  11. Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan yang Tidak Benar
  12. Pengurangan PBB Perkotaan
  13. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan
  14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
  1. Validasi dan Pembayaran BPHTB