Standar Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00)

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo SPPT/SKPD ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan diterbitkan Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo.
  4. Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Penetapan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.