Standar Pelayanan Pendaftaran Objek PBB Perkotaan Baru

Persyaratan Pelayanan
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah).
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.
  5. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.
  6. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB.
  7. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan bidang tanah di sebelah objek pajak yang didaftarkan.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
  1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak baru ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
  4. Dari hasil penelitian, dilakukan perekaman data dan pencetakan SPPT.
  5. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
Jangka Waktu Penyelesaian

Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja
Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Layanan

SPPT PBB Perkotaan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

 

 

 

 

Standar Pelayanan Mutasi Objek dan Subjek PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah) (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya).
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya).
  6. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.
  7. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak melakukan pengajuan mutasi objek dan/atau subjek pajak ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
  4. Dari hasil penelitian, dilakukan perekaman data dan pencetakan SPPT.
  5. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

SPPT PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Penundaan Pengembalian SPOP PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pengembalian SPOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dibuat Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP.
  4. Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan NJOP

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Untuk objek pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum dilampiri dengan:
    1. fotokopi SPPT tahun sebelumnya.
    2. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  3. Untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilampiri dengan:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
    2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan diterbitkan Surat Keterangan NJOP.
  4. Surat Keterangan NJOP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja
Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keterangan NJOP

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Dicantumkan nomor Rekening Bank atas nama Wajib Pajak.
  3. Asli Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan yang sah.
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD yang terkait dengan kelebihan pembayaran PBB Perkotaan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, akan dilakukan Pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian/pemeriksaan, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PBB Perkotaan berdasarkan Nota Penghitungan, diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), dalam hal tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, diterbitkan Surat Pemberitahuan (SPb). dan dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PBB Perkotaan diterbitkan SKPDKB.
  5. Dalam hal masih terdapat sisa pembayaran PBB Perkotaan yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai kepada Wajib Pajak, dilakukan pengajuan penerbitkan SP2D yang selanjutkan diproses untuk dilakukan transfer uang senilai sisa pembayaran PBB Perkotaan yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai ke rekening Wajib Pajak.
  6. SKKPP/SPb/SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitahuan (SPb), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Validasi dan Pembayaran BPHTB

PERSYARATAN PELAYANAN
Pemindahan Hak karena Jual Beli
  1. Fotokopi KTP Pembeli dan Penjual
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
Pemindahan Hak karena Waris (atas dasar Surat Keterangan Waris)
  1. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Surat Keterangan Waris
  5. Fotokopi Surat Kematian
Pemindahan Hak karena Waris (atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama (APHB))
  1. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Surat Keterangan Pembagian Hak Bersama / Akta APHB
  5. Fotokopi Surat Kematian
Pemindahan Hak karena Hibah
  1. Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Hibah
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Akta Hibah / Surat Keterangan Hibah Disetujui Notaris (PPAT)
Pemindahan Hak karena Lelang
  1. Fotokopi KTP
  2. Fotokopi Kuitansi Lelang
  3. Fotokopi Risalah Lelang
  4. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  5. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
Pemberian Hak Baru
  1. Fotokopi KTP Pembeli dan Penjual
  2. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah
  3. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan dan Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan
  4. Fotokopi SK BPN
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak melakukan pengajuan validasi dan pembayaran BPHTB melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dilakukan penelitian lapangan.
  4. Setelah proses validasi selesai dilakukan dan tidak terdapat perhitungan pajak yang kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB melalui loket bank.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

SSB/SSPD BPHTB

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SKPD/STPD yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan atas SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pengurangan PBB Perkotaan

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. Fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran/Pensiun, fotokopi slip pensiun/surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)
Pengajuan secara kolektif:

(PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah))

  1. Diajukan melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat.
  2. Fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  5. Fotokopi bukti pendukung lainnya (berupa fotokopi KK, fotokopi SK Veteran/Pensiun, fotokopi slip pensiun/surat pernyataan besarnya penghasilan, dan fotokopi bukti pembayaran rekening listrik dan air)
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan yang Tidak Benar

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembatalan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.)

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. SPPT yang diajukan pembatalan.
  3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD/STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/ STPD.
  5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.

Standar Pelayanan Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan yang Tidak Benar

PERSYARATAN PELAYANAN
Pengajuan secara perorangan:
  1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
  2. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembetulan.
  3. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah).
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  6. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD/STPD tidak benar.
Pengajuan secara kolektif:

(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00).

  1. Diajukan melalui Lurah setempat.
  2. SPPT yang diajukan pembetulan.
  3. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah).
  4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.
  6. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tidak benar.
Catatan:
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  • Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
  2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
  3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
  4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/ STPD dan SPPT/SKPD/STPD setelah dilakukan pembetulan.
  5. Surat Keputusan dan SPPT/SKPD/STPD disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN

Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD dan SPPT/ SKPD/STPD

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, atau telepon.